Isu Disintegrasi Hantui Indonesia

Isu disintegrasi kembali mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman yang dimaksud adalah pemisahan diri rakyat papua khususnya Papua Barat melalui referendum. Adalah Pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) Benny Wenda, yang mengklaim telah menyerahkan petisi berisi 1,8 juta tanda tangan kepada ketua Badan HAM PBB, Michelle Bachelet, dikutip oleh viva.co.id yang  dilansir dari Channel News Asia, Senin 28 Januari 2019.

Dalam pernyataannya, Benny mengatakan satu-satunya cara untuk didengar adalah melalui petisi. Menurutnya, tidak adanya kebebasan berbicara dan berkumpul yang diperoleh oleh orang Papua Barat. Ia juga mengungkapkan situasi di wilayah Nduga yang sempat menjadi sorotan media nasional beberapa bulan lalu ke Bachelet. Benny mengaku, setidaknya 11 orang terbunuh sementara sebagian lainnya tewas saat berusaha melarikan diri dari pasukan militer Indonesia. Bahkan, sekitar 22 ribu orang lainnya terlantar, klaim pemimpin gerakan separatis di Provinsi Papua Barat itu.

Meski berhasil mengumpulkan jutaan tanda tangan dengan berat disebut mencapai 40 kilogram, upaya tersebut tak lantas dipercaya begitu saja oleh juru bicara Komando Daerah Militer Papua, Muhammad Aidi. Ia mengatakan tuduhan Benny Wenda tidak memiliki dasar.

"Dia tidak dapat menunjukkan bukti dari apa yang telah dia tuduh. Ini adalah gerakan Papua Merdeka yang membunuh warga sipil tak berdosa," ungkap Aidi seperti dimuat di laman viva.co.id.

Masalah HAM-kah? tanda tanya.

Disintegrasi adalah ancaman bagi sebuah negara kesatuan. Indonesia, dengan ragam budaya dan terdiri dari berbagai suku bangsa yang juga merupakan negara kesatuan, tentu harus menjaga keutuhan negaranya. Ancaman perpecahan (disintegrasi) dari wilayah-wilayah yang mengklaim tidak mendapatkan perhatian dalam menyatakan pendapat, berekpresi semakin hari semakin nampak. Mungkinkah Ibu Pertiwi kembali akan kehilangan anaknya?

Tidak dapat dipungkiri, kekayaan alam pulau Papua begitu melimpah. Namun, sebagian hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut rupanya tidak dinikmati oleh orang-orang Papua. Tambang Emas terbesar di dunia (PT. Freeport) meski 51%  sahamnya telah dikuasai oleh Indonesia, tak tampak kegembiraan yang begitu nyata di mata masyarakat Papua. Tentu saja, karena sebagian besar karyawan di perusahaan tersebut bukan warga pribumi. Kesejahteraan masih samar-samar terlihat.

Masyarakat papua seperti yang disampaikan Benny Wenda, justru tidak mendapatkan hak dasar, yaitu kebebasan berbicara dan berkumpul. Padahal, isu tersebut tidak pantas ada di negara Demokrasi seperti Indonesia.  Mungkinkah isu lama ini akan diungkit kembali?